Jakarta– Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia  yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah akan mempersiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen pada  APBN 2024. Anggaran itu terbagi atas  alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun. Anggaran pendidikan sebesar itu meningkat dibanding anggaran pendidikan tahun 2023  yang mencapai Rp612,2 triliun. 

Demikian dikatakan Presiden RI, Joko Widodo, saat memberi keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Rabu (16/8/2023).

Penyediaan anggaran pendidikan sebesar itu merupakan salah satu strategi jangka menengah dalam upaya transformasi ekonomi. 

“Strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut, yakni  mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia, “jelas Presiden.

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia unggul tersebut, dalam pidato kenegaraan HUT RI ke-78, Presiden memaparkan, sepanjang tahun 2015 sampai 2023, pemerintah telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial dengan total anggaran sebesar Rp3.212 triliun. Anggaran sebesar itu termasuk untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu

Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Menurut Presiden, penyiapan anggaran pendidikan dan perlindungan sosial merupakan salah satu upaya meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 dan  meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia..

“Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut, Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam serta termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power,  “ujar Presiden .

Untuk itu, kata Presiden, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; dan peningkatan kualitas PAUD.Selain itu, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja. 

“Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan  mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi, “kata Presiden..

Anggaran beasiswa meningkat

Secara lebih rinci, pada hari yang sama di kesempatan yang berbeda, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, mengatakan, pemerintah menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial (bansos) untuk pendidikan menjadi Rp35,94 triliun pada 2024 dari Rp28,9 triliun pada 2023.

“Kenaikan ini lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa sepuluh tahun yang lalu,” kata Abetnego.

Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga dapat memperluas akses pendidikan.

Hal itu seiring dengan prinsip pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni no one left behind atau tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

Deputi KSP yang membidangi pembangunan manusia itu menjelaskan bahwa beasiswa dan bansos pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan kepada sekolah dan peserta didik, seperti Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah.

Sementara bagi peserta didik, beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

“Ini termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran,” ujarnya.

Komitmen Kemendikbudristek

Menyambut pidato Presiden soal peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, Kemendikbudristek terus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Program seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) juga terus dilakukan dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Berkat gotong royong ini, kita berhasil mencetak rekor dengan merekrut 544 ribu guru ASN PPPK dan jumlah ini akan terus meningkat sampai mencapai target satu juta guru yang diangkat sebagai ASN PPPK,” sebut Nadiem dalam pidato sambutan pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, di Kantor Kemendikbudristek.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, ditambahkan Nadiem, berbagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah berhasil mengubah hidup lebih dari 760 ribu mahasiswa. M

Menurut Nadiem, kesempatan belajar di luar kampus baik di industri, sekolah hingga masyarakat, memberi pengalaman yang sangat berharga bagi generasi muda guna berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara di masa mendatang.